Diketuai Luhut Binsar Pandjaitan, Tupoksi Dewan Ekonomi Nasional Tumpang Tindih dengan Kemenko

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai kehadiran kembali Dewan Ekonomi Nasional dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua, membuat Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Koordinasi akan berkurang.

Ada potensi tupoksi yang tumpang tindih antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi, pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional sangat useless, kata Nailul Huda kepada www.wmhg.org, Selasa (22/10/2024).

Cerita Luhut 

Sebelumnya, melalui akun Instagram resmi Luhut Binsar Pandjaitan @luhut.pandjaitan, ia menceritakan kronologi penunjukan dirinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan alasan menerima posisi itu.

Luhut menuturkan, pada 21 Juli 2024, setelah pertemuan di kediaman, malam harinya ia mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.

Kata Luhut, sebelum mengakhiri sambutan, rabowo Subianto meminta restu kepada sang istri Devi Simatupang untuk memberbolehkan Luhut menjadi Ketua DEN.

“Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk “memperbolehkan” suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar,” tulis Luhut.

Luhut mengaku siap menerima amanat tersebut dengan tanggung jawab. Hal ini mengingat tugas yang diberikan bukan hanya sekadar posisi tetapi juga pengabdian kepada negara untuk memimpin sebuah lembaga.

“Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional,” tulis Luhut.

Adapun Luhut menjelaskan, Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ingin ada percepatan dalam koordinasi dan implementasinya.