Jakarta – Sekolah Rakyat jadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
Sebagai program gagasan Presiden Prabowo di bawah Kementerian Sosial, sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8/2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.
Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).
Rini mengungkapkan, skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Prabowo. Sayangnya, ia belum memaparkan lebih detil seperi apa skema dimaksud.
Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan, tuturnya.