Di Tengah Ketidakpastian Global, Pemerintah Belum Lihat Urgensi Revisi APBN 2026

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun kondisi perekonomian global saat ini diliputi ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk mengubah postur APBN karena kondisi fiskal masih dinilai cukup kuat. Hal tersebut didukung oleh kinerja penerimaan negara yang terus menunjukkan perbaikan.

BACA JUGA:Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun hingga Akhir Februari 2026

BACA JUGA:Perang Iran-AS Ancam Lalu Lintas Selat Hormuz, Purbaya Cemaskan Risiko Ini

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Sebut Defisit APBN Masih Terkendali

“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Ia menuturkan bahwa sejak awal penyusunan, APBN 2026 memang dirancang dengan posisi defisit untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif jika tekanan ekonomi global semakin meningkat dan berdampak pada kondisi fiskal domestik. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan perubahan APBN, tetap terbuka apabila situasi ekonomi ke depan menuntut langkah tersebut.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” pungkasnya.

Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Ia menegaskan pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus melindungi daya beli masyarakat.