Deretan Kritik Tajam Ekonom Faisal Basri, dari Utang Pemerintah hingga Kenaikan PPN

Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia. Faisal Basri meninggal dunia pada 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Faisal Basri yang merupakan pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut beberapa kritikan ekonom Faisal Basri terbaru yang dirangkum www.wmhg.org, Kamis (5/9/2024).

1. Faisal Basri Kritik Soal Family Office Jadi Tempat Pencucian Uang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usul pembentukan Wealth Management Centre (WMC) kepada Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), untuk menjaring dana berbasis perusahaan keluarga (family office) dari luar negeri.

Menurut data dari The Wealth Report, Menko Luhut menyebut populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3 persen selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

Menanggapi, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri khawatir wealth management consulting (WMC) atau family office malah jadi sarana pencucian uang. Mengingat, sifat family office yang tak memungut pajak bagi dana-dana dari orang super kaya.

Dia mengatakan, wajah satu negara yang menerapkan family office adalah Singapura. Dia menuturkan, Singapura mulai memperketat family office imbas dari kekhawatiran atas praktik pencucian uang.

Ada (potensi pencucian uang). Tapi gampang dideteksi kok. Di Singapura itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura pencucian uang. Jadi mereka sekarang lebih ketat. Ya, itu pencucian uang. Dan jangan-jangan ada judi online, narkoba, pelaku-pelakunya di luar, terus ya lewat nama orang, bikin family (office), bisa saja seperti itu, ujar Faisal, ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

mempertanyakan kesiapan instrumen hukum Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Apalagi, pengusaha super kaya yang mendatangu family office kerap mengejar kemudahan, salah satunya tanpa pajak.

Menurut dia, hal itu bisa dihadapi dengan adanya Financial Action Task Force (FATF). Indonesia sendiri sudah menjadi bagian FATF melalui keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tidak ada lagi yang kebal. Ada yang namanya rezim FATF, Financial Action Task Force. Nah itu, lintas negara itu. Kayak Interpol-nya untuk money laundering segala macam begitu, ucap Faisal.