Deretan Aturan dan Kebijakan yang Berlaku 2025: PPN 12% hingga Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Sejumlah aturan dan kebijakan strategis pemerintah akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sejumlah instrumen pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, opsen pajak, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir pada Januari 2025.

Kebijakan penting itu pun dibarengi dengan sejumlah insentif. Pada sektor ekonomi ada sedikitnya 15 insentif yang diberikan oleh pemerintah seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

Insentif yang diklaim sebagai kemudahan bagi masyarakat itu pun beragam. Misalnya, PPN bagi Minyakita yang tak ikut naik sampai dengan adanya diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

Lantas, apa saja kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah mulai 2025? Dirangkum www.wmhg.org, Selasa (31/12/2024), berikut rinciannya: 

PPN Naik Jadi 12 Persen

Pemerintah sudah bulat memutuskan kenaikan PPN jadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketetapan ini disebut jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Beleid itu mengatur kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Meski muncul polemik dan penolakan dari berbagai pihak, nampaknya pemerintah tetap menjalankan kebijakan itu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 tetap naik menjadi 12 persen. Pemberlakuan PPN tersebut dimulai awal Januari tahun depan.

Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari, kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi.

Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, PPN-nya diberikan fasilitas bahkan tidak dikenakan tarif alias nol persenJadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin, polio, hanar, dan pemakaian air, seluruhnya PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu, ujarnya.

Polemik PPN 12 persen sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Meski banyak desakan kelompok masyarakat, Presiden RI ke-8 itu menanggapi dengan santai. Prabowo menyebut kritikan tersebut merupakan hal wajar.

Biasalah, biasa, kata Prabowo kepada wartawan di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Prabowo mengatakan pemerintahannya baru berjalan dua bulan. Namun, kata dia, banyak pihak yang menggoreng dan membuat isu negatif terkait pemerintahannya.

Tapi kita lumayan kita tadi 2 bulan 8 hari saya lihat lumayan, ada di sana-sini yang goreng-goreng ya, ujarnya.

Dia tak mau ambil pusing terkait banyaknya kritikan kepada pemerintahannya. Prabowo meyakini masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan tidak.

Itu sudahlah udah biasa kita ya kan. Rakyat mengerti siapa yang benar siapa yang ngarang rakyat mengerti, betul? tutur Prabowo Subianto.