Delegasi Indonesia Berangkat ke Washington Bahas Tarif Resiprokal dengan AS

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali mempercepat pembahasan kerja sama tarif resiprokal dengan Amerika Serikat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan komunikasi langsung dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer. 

Airlangga menyatakan, kedua pihak bersepakat untuk menuntaskan komitmen yang telah disampaikan dalam leaders declaration pada 22 Juli 2025. Airlangga menjelaskan percakapan dengan pihak USTR menjadi langkah penting dalam percepatan finalisasi kesepakatan tersebut. 

BACA JUGA:Aset Perbankan Syariah Tembus Rp 1.028,18 Triliun, Tertinggi Sepanjang Masa

BACA JUGA:Bintang Porno Bonnie Blue Bakal Dideportasi dari Bali, Dilarang Masuk ke Indonesia Selama 10 Tahun

BACA JUGA:Kemkomdigi Tetapkan T3 Jadi Arah Baru Indonesia Digital 2025 hingga 2029

BACA JUGA:Komisi V: Jangan Denial Peringatan BMKG soal Bibit Siklon Tropis 93S

Jadi ini tadi malam saya baru melakukan komunikasi langsung dengan USTR ambasador Jamieson Greer terkait dengan tarif Indonesia dengan Amerika dan kita sepakat untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati oleh leaders declaration pada tanggal 22 Juli,” ujarnya dalam acara Kegiatan HUT AEI ke-37 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, delegasi Indonesia akan kembali diberangkatkan ke Washington dalam waktu dekat untuk merampungkan pembahasan teknis. Airlangga berharap terkait kebijakan tarif ini akan segera dituangkan dalam kesepakatan pada akhir tahun 2025.

Saya akan mengirim tim ke Washington minggu depan, dan harapannya sampai dengan akhir tahun ini apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, ini bisa dituangkan di dalam draft agreement,” lanjut Airlangga.

Menurut Airlangga, Amerika Serikat mengapresiasi langkah Indonesia yang menjadi negara ketiga yang mencapai kesepakatan awal terkait tarif resiprokal. Ia juga telah melaporkan hasil pertemuan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan penyelesaian kerja sama ini sebelum akhir 2025.