Dampak Gig Economy Makin Nyata, MenkopUKM Usulkan Hal Ini

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, turut menyoroti terkait kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai semakin banyaknya fenomena gig economy atau ekonomi serabutan. Lantaran, fenomena tersebut membuat pekerja informal semakin tumbuh tinggi dibanding sektor formal.

Teten menilai, untuk mencegah semakin tingginya gig economy, Pemerintah seharusnya dapat mendorong hilirisasi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lantaran banyak lini usaha di sektor UMKM yang peluangnya tinggi sekali untuk dikembangkan.

Apakah hasil perkebunan, hasil pertanian, sektor kelautan, menjadi barang setengah jadi atau jadi yang bisa mensuplai industri, dalam negeri maupun luar negeri. Syukur-syukur kita sudah bisa bikin hilirisasinya. Jadi hilirisasi ini sekarang justru harus dilakukan oleh UMKM,” kata Teten, di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Namun, kata Teten, UMKM kerapkali dipandang sebelah mata dan dianggap hanya bisa memproduksi keripik, akik, batik, atau kosmetik saja. Padahal, cakupan sektor usaha UMKM di Indonesia sangat banyak.

Di sisi lain, guna meningkatkan hilirisasi produk, pemerintah harus siap menyediakan teknologi yang dibutuhkan UMKM. Adapun untuk anggarannya bisa diperoleh dari dana yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan kepada beberapa Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Pertanian.

“Murah kok, katakanlah Rp10-20 miliar (teknologi) sudah bagus. Kita bisa bikin. Cuma kalau kita Rp200 (miliar) aja, setahun. Cuma budget Kementerian Koperasi kecil. Kementerian lain pada punya. Di KKP ada. KKP bisa bikin untuk yang hidrolisat ikan (susu ikan). Duitnya banyak. Di Pertanian banyak. Hilirisasi sawit saja misalnya, masak kita hanya jual CPO sama minyak gorengnya saja. Kita bisa bikin hilirisasi,” ujar Teten.