Cukai Minuman Berpemanis Batal Dikenakan 2026, Purbaya Tunggu Ekonomi Tumbuh 6%

Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengenakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada tahun 2026 resmi dibatalkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memutuskan untuk menunda kebijakan yang ditargetkan mampu menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 7 triliun tersebut, mengingat kondisi perekonomian domestik dan daya beli masyarakat dinilai belum cukup kuat.

Purbaya menegaskan, pengenaan cukai yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula demi kesehatan masyarakat ini baru akan dipertimbangkan kembali ketika kondisi ekonomi nasional sudah membaik secara signifikan. Ia secara spesifik menetapkan target pertumbuhan ekonomi di atas 6% sebagai syarat utama.

BACA JUGA:Bea Cukai Musnahkan Rokok dan Minuman Alkohol Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp 31,6 Miliar

BACA JUGA:Bea Cukai Bakal Dibekukan? Menkeu Purbaya Beberkan Nasib Pegawai

BACA JUGA:Ini Pemicu Rokok Ilegal Makin Marak Beredar di Indonesia

Memang kami belum menjalankan. Kami akan menjalankan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonominya sudah tumbuh 6% lebih kami akan datang lagi ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan, ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).

Purbaya menambahkan bahwa jika ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6%, ia berjanji akan kembali ke DPR untuk memaparkan potensi pengenaan cukai MBDK. Namun, ia menyadari kehati-hatian dalam memasukkan target penerimaan yang belum pasti.

Ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi (memasukkan target cukai MBDK). Waktu saya masuk ke sini kan ini sudah ada dan kondisi waktu itu kelihatannya masih bagus, tuturnya.

Meskipun dibatalkan di awal tahun, Purbaya membuka peluang penerapan kebijakan cukai MBDK pada semester II-2026 jika target pertumbuhan ekonomi di atas 6% tersebut dapat tercapai.