Ciduk Penyerapan Lambat, Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian PKP

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025). Salah satu agendanya, untuk mengecek realisasi penyerapan anggaran dalam alokasi APBN 2026 di Kementerian PKP. 

Sebetulnya saya ke sini mau lihat, dia bisa nyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap mau motong tadi, ujar Menkeu Purbaya sambil tertawa kecil di samping Menteri PKP, selepas pertemuan. 

BACA JUGA:Komisi XI DPR Minta Tak Banyak Komentar, Menkeu Purbaya: Sebodo Amat

Memang ada beberapa bagian masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng apa masalahnya. Kita pikirkan nanti bagaimana caranya untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat, ungkap Menkeu Purbaya. 

Salah satu laporan yang diberikan Maruarar kepada Menkeu, yakni terkait realisasi penyaluran KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya bilang, Ara sudah punya skenario bulanan untuk mencapai target kuota 350 ribu unit rumah subsidi di 2025.  

Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin ke tempat lain dulu, imbuh Purbaya. 

Tapi saya yakin dengan kerja sama seperti ini, semua problem antar pemerintahan, koordinasi lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat, dia menambahkan. 

Bakal Dicabut jika Gagal Terealisasi 100%

Adapun sebelumnya, Menkeu Purbaya telah mewanti-wanti bakal menarik anggaran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Jika program yang dilaksanakan melalui skema FLPP tersebut gagal terealisasi 100 persen. 

Di sisi lain, anggaran KPR FLPP pada 2025 ini mencapai Rp 35,2 triliun untuk menyalurkan kuota 350 ribu unit rumah subsidi. Menkeu menyatakan, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan sisa anggaran FLPP yang tak terpakai kepada pos lain.