China Resmi Kenakan Pajak Kondom 13 Persen demi Dongkrak Angka Kelahiran

Jakarta – Pemerintah China kembali mengambil langkah tak biasa dalam upayanya mengatasi krisis demografi. Mulai 1 Januari, alat kontrasepsi seperti kondom dan pil KB resmi dikenakan pajak penjualan sebesar 13%, sementara layanan penitipan anak justru dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar sistem perpajakan yang diumumkan akhir tahun lalu. Sejumlah pengecualian pajak yang sudah berlaku sejak 1994 era kebijakan satu anak kini dihapus.

BACA JUGA:China: Bebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istrinya Segera

BACA JUGA:Industri Otomotif Jadi Fokus Kebijakan Daur Ulang Manufaktur China

BACA JUGA:China Wajibkan Produsen Baterai EV Laporkan Jejak Karbon

BACA JUGA:He Sui Bagikan Potret Pertama William Chan Bersama Bayinya, Momen Intim Ayah dan Anak

Sebaliknya, layanan yang dinilai mendukung pembentukan keluarga, seperti penitipan anak, layanan pernikahan, dan perawatan lansia, mendapat insentif pajak.

DIkutip dari BBC, Jumat (2/1/2026), langkah tersebut mencerminkan upaya agresif Beijing untuk mendorong pernikahan dan meningkatkan angka kelahiran, di tengah populasi yang terus menyusut dan ekonomi yang melambat.

Populasi Terus Menyusut

Data resmi menunjukkan populasi China telah menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, hanya tercatat 9,54 juta kelahiran sekitar setengah dari jumlah kelahiran satu dekade lalu, saat pemerintah mulai melonggarkan pembatasan jumlah anak.

Penuaan penduduk yang cepat dipandang sebagai ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pasar tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.