Cegah Kepadatan di Penyeberangan Ketapang, Gapasdap Usul Percepat Pembenahan Infrastruktur

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pembenahan infrastruktur pelabuhan supaya kepadatan tidak kembali terjadi. Selain itu, Gapasdap juga melihat operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai lancar.

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja bersama mencari dan menjalankan solusi untuk mengatasi kepadatan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, baik melalui langkah jangka pendek, menengah maupun penyelesaian jangka panjang.

BACA JUGA:Antrean Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, ASDP Tambah Armada

BACA JUGA:Antrean Ketapang 13 Km, ASDP Ungkap Penyebabnya

Oleh karena itu, setelah kondisi operasional kembali lancar, kami menilai momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi ketika volume kendaraan meningkat, ujar dia dikutip dari Antara, Kamis, (1/10/2026).

Secara khusus, ia menuturkan, Gapasdap mendorong percepatan penyatuan dan optimalisasi dermaga plengsengan di sisi Pelabuhan Ketapang, pelebaran fasilitas Dermaga LCM di Gilimanuk, serta percepatan perbaikan dan optimalisasi fasilitas di Dermaga Bulusan (Ketapang).

Menurut Khoiri, pekerjaan yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan diharapkan dapat dimulai secepat mungkin agar tambahan kapasitas dermaga sudah dapat dimanfaatkan dalam menghadapi angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta pada momen angkutan Lebaran.

Jadi, kita jangan menunggu sampai antrean panjang terjadi kembali baru bergerak, infrastruktur harus dipersiapkan sebelum demand mencapai puncaknya, karena itu pekerjaan yang secara teknis dapat segera dilaksanakan harus dipercepat, kata Khoiri.

Ia juga berharap ASDP sebagai pengelola kepelabuhanan dapat bergerak cepat sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait.

Koordinasi antarlembaga diperlukan, namun kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jangan sampai tertunda hanya karena menunggu penyelesaian administrasi atau kewenangan antarpihak, katanya.