Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga

Jakarta – Pemerintah berupaya mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Seiring hal itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengundang Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari ormas.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, seperti dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan Kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya,” ujar Riyatno.

Dia menuturkan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah bertugas untuk memfasilitasi investor dari proses awal mengajukan penanaman modal hingga akhir pembuatan fasilitas produksi. Apabila terjadi hambatan dalam proses investasi, BKPM menjamin akan mencarikan solusi terkait masalah tersebut.

Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM, itu end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi, ujar dia.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kalau dihitung semuanya, \’ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red), kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.