/2025/09/17/1992289456.jpg "Bupati Banyumas Bocorkan Rencana Grup Lippo Beli Mall Bangkrut di Purwokerto")
/2025/10/18/1934219793.jpg "Pertamina Operasikan PLTS di Rokan, Hemat Biaya Listrik Rp 50 Miliar per Tahun")
/2025/10/16/1002072152.jpg "Teknologi Dual Completion Elnusa Dongkrak Produksi Minyak Pertamina Hulu Rokan Zona 1")
/2025/05/05/294792947.jpg "Supreme Energy Lanjutkan Pembangunan PLTP Muara Laboh Fase Kedua")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4217767/original/041921900_1667820316-Pemerintah_Targetkan_14_juta_pekerja_menerima_BSU-ANGGA_9.jpg "Cara Pencairan BSU Tahap II Juli 2025: Syarat dan Langkah Lengkap")
Jakarta – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II pada bulan Juli 2025. Bantuan ini ditujukan untuk membantu pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.500.000.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengegaskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah dicairkan ke 8,3 juta penerima. Sisanya masih akan disalurkan melalui transfer ke rekening bank BUMN dan PT Pos Indinesia.
Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang, ungkap Yassierli, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Lalu, bagaimana cara pencairan BSU tahap II ini? Artikel ini akan membahas secara lengkap cara pencairan BSU tahap II, syarat yang harus dipenuhi, dan cara mengecek status penerima.
Pencairan BSU tahap II dimulai pada tanggal 3 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga 15 Juli 2025. Bantuan sebesar Rp 600.000 diberikan sebagai akumulasi untuk bulan Juni dan Juli 2025. Proses pencairan tahap II ini dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening di bank Himbara.
Penting untuk diingat bahwa informasi ini berlaku per tanggal 9 Juli 2025. Selalu periksa informasi terbaru dari sumber resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia untuk memastikan keakuratan informasi.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5278179/original/000334500_1752056552-IMG_3194__1_.jpg "Indonesia Tetap Fokus Minta Diskon Tarif Impor meski Trump Gertak soal BRICS")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5446005/original/088102100_1765870455-2578__1_.jpg "Ini Usul INDEF Mengenai Program MBG")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2849790/original/043609100_1562754392-20190710-Rupiah-Stagnan-Terhadap-Dolar-AS3.jpg "Kurs Dolar AS Perkasa, Rupiah Sentuh 16.819 Hari Ini 9 Januari 2026")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4065432/original/001612500_1656325087-WhatsApp_Image_2022-06-27_at_5.08.03_PM.jpeg "KPK Tetapkan 5 Tersangka OTT Pegawai Pajak, DJP Langsung Copot Oknum Terlibat")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5469835/original/056109300_1768187316-26db77e2-e2e7-483a-8a0d-ce3f0e6c9ee1.jpeg "Didukung BRI, Danantara Serahkan 600 Huntara untuk Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3188320/original/078196100_1595493634-20200723-Usai-Cetak-Rekor_-Harga-Emas-Antam-Kembali-Turun-IQBAL-2.jpg "Harga Emas Batangan 24 Karat Hari Ini, 12 Januari 2026: Bandingkan Antam, Pegadaian, dan Emasku")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4013697/original/070218700_1651632437-000_329D9UW.jpg "Harga Emas Perhiasan Hari Ini 12 Januari 2026: Termahal Tembus Rp 2,4 Juta")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4826292/original/095830100_1715176226-fotor-ai-20240508204955.jpg "Harga Emas Dunia Melaju Kencang, Dekati Rekor di Tengah Gejolak Global")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5469177/original/055054500_1768089089-1000025997.jpg "Bank Artha Graha, Electronic City dan Grooceries City Buka Layanan di IKN")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1308849/original/044013300_1470395135-20160805-Pedagang-Daging-Sapi-Jakarta--Angga-Yuniar2.jpg "Kuota Impor Daging 2026 Cuma 30 Ribu Ton, Pengusaha Bilang Begini")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4016804/original/046265400_1652067919-KPK_4.jpeg "DJP Tak Segan Pecat Pegawai Pajak Kena OTT KPK")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2913252/original/006053400_1568693352-WhatsApp_Image_2019-09-17_at_10.57.35_AM.jpeg "Ibarat Rumah dengan Pipa Bocor, Mengapa Korupsi DJP Terus Berulang meski Ada OTT KPK?")