Cara Cek BLT Kesra Rp 900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos

Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada Oktober 2025. Program BLT Kesra diberikan selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2025 dengan nominal Rp 300 per bulan. Masyarakat akan langsung menerima BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900.000.

“Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (24/11/2025).

BACA JUGA:Waspada Modus Penipuan BLT Kesra 2025, Simak Cara Hindarinya

BACA JUGA:Deretan Hoaks Seputar BLT Kesra yang Beredar di Medsos, Cek Faktanya

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Program BLT Kesra Akhir Tahun

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran untuk Dapatkan BLT Kesra

Ia menuturkan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga.

Adapun penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.