Capai Target Emisi 2035, Indonesia Butuh Rp 8.443 Triliun

Jakarta – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyebut Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar US$ 472 miliar atau sekitar Rp 8.443,1 triliun (Esrimasi kurs Rp 17.888 per dolar AS) untuk mencapai target penurunan emisi dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) hingga 2035. Kebutuhan dana yang sangat fantastis tersebut membuat Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengatakan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC sangat besar sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sumber dana internasional. Menurut dia, manfaat dari penurunan emisi Indonesia bersifat global sehingga pembiayaannya juga perlu melibatkan komunitas internasional.

BACA JUGA:Bedah APBN 2027 Rp 4.106 Triliun, dari Bansos hingga Pendidikan

BACA JUGA:Gaji Wantimpres Rp 76,5 Juta per Bulan, Diambil dari APBN

BACA JUGA:Wamenkeu Beberkan Arah APBN 2027, Defisit Turun Jadi 2,4%

Kalau kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai, kata Joko di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Joko menjelaskan bahwa pemerintah telah memasukkan kebutuhan pendanaan perubahan iklim dalam komitmen NDC yang disampaikan kepada komunitas internasional. Pemerintah menetapkan target penurunan emisi dengan skema unconditional melalui pendanaan domestik, serta target yang lebih tinggi apabila memperoleh dukungan pendanaan internasional.

Menurut Joko, Indonesia menghadapi kebutuhan pendanaan besar karena sumber emisi berasal dari berbagai sektor vital, mulai dari kehutanan, gambut, mangrove, pertanian, energi, industri, transportasi, bangunan, pembangkit listrik, hingga pengelolaan limbah.

Joko menilai pembiayaan target iklim tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada APBN karena manfaat pengendalian emisi juga dinikmati oleh masyarakat global. Oleh sebab itu, Indonesia berhak memperoleh kompensasi dan dukungan pendanaan internasional untuk menjalankan program penurunan emisi.