Buruh Wanti-Wanti Pemerintah Patuhi Putusan MK

Jakarta Dua konfederasi buruh tebesar di Tanah Air yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan Pemerintah untuk patuh menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, perjuangan panjang buruh selama 4 tahun baik di jalanan maupun secara konstitusi janganlah kembali diabaikan.

Kami buruh, taat konstitusi telah mengajukan gugatan selama 4 tahun, berjuang dijalanan dan di MK. Ini perjalanan panjang. Saya tidak membayangkan kemarahan buruh jika konstitusi tidak diikuti, kata Andi Gani dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Andi Gani mengaku mendapatkan informasi akan segera keluar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) baru dalam waktu dekat, namun tidak sesuai dengan putusan MK.

Keputusan MK itu berlaku seketika harus dilaksanakan, nggak bisa dibanding dan harus dilaksanakan termasuk pada pasal terkait PKWT, tenaga kerja asing, pengupahan dan lain-lain, tegasnya.

Ia juga heran adanya rapat koordinasi delapan menteri ekonomi di hari Minggu (3/11/2024) lalu yang membahas putusan MK terhadap UU Cipta Kerja.

Dia juga mempertanyakan sikap pengusaha yang menyebut PP Nomor 51 Tahun 2013 tidak dicabut meski sudah ada putusan MK.

Saya dan Bung Iqbal koordinasi segera teman-teman Tripartit nasional. Sekarang lagi kejar-kejaran karenanya Permenaker baru akan keluar. Saya kontak dirjen, beri pesan menteri agar taat putusan MK dipatuhi, jelasnya.

Untuk mencegah hal itu terjadi, pihaknya berencana mengumpulkan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur buruh seluruh Indonesia untuk rapat secara hybrid di Jakarta, pada Kamis (7/11/2024). Tujuannya, untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama buruh.

Kami memberikan sanksi tegas, akan mencopot dewan pengupahan perwakilan buruh yang tidak mematuhi putusan MK, pungkasnya.