Buruh Bakal Demo Besar-besaran 30 Oktober 2025

Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan, sekitar lima hingga sepuluh ribu buruh akan menggelar aksi nasional pada 30 Oktober 2025 di Jakarta. Aksi ini dipusatkan di Istana Negara dan/atau Gedung DPR RI, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan dua tuntutan utama: hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM) serta naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen dan sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi buruh yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:Jangan Percaya Kabar Pencairan BSU Tahap 2, Ini Alasannya

BACA JUGA:Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas

BACA JUGA:Kapolri Jenderal Listyo Sigit Hadiri Gelaran Apel Akbar Kebangsaan Puluhan Ribu Buruh

Ribuan buruh dari daerah-daerah industri utama seperti Jakarta (DKI Jakarta), Bogor dan Bekasi (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Karawang dan Purwakarta (Jawa Barat) akan bergabung di ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung secara serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kata Said, Kamis (23/10/2025).

Di Bandung, Jawa Barat, sekitar dua ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan; di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak seribu lima ratus buruh; di Surabaya, Jawa Timur, lima ribu buruh; di Batam, Kepulauan Riau, seribu buruh; dan di Medan, Sumatera Utara, juga sekitar seribu buruh.

Gelombang aksi juga akan terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; Mimika, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua.

Selain itu, aksi buruh juga akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau; Bandar Lampung, Lampung; Muko-Muko, Bengkulu; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Gorontalo, Provinsi Gorontalo; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Aksi di daerah juga akan dilakukan bergelombang di berbagai daerah sejak 23 Oktober hingga 30 Desember 2025. “Aksi di daerah akan terus berlangsung dari 23 Oktober sampai 30 Desember 2025. Buruh di 38 provinsi akan bergerak bergelombang, tertib, dan konstitusional,” ujarnya.