Bukan Lagi Angkutan Orang Kaya, Kemenhub Bingung Tiket Pesawat Masih Kena Pajak

Jakarta Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mempertanyakan pengenaan tarif pajak pada tiket pesawat. Lantaran, ia menilai tiket pesawat sudah jadi kebutuhan umum dan bukan lagi barang orang kaya.

Tiket pesawat itu apakah masih barang mahal? kenapa harus ditarik pajaknya ke penumpang? Wong, tiket bus enggak ada pajaknya, ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

BACA JUGA:Soal Kebijakan Basis Data Wajib Bayar Pajak Antarunit Kemenkeu, Ini Penjelasan Bea Cukai

BACA JUGA:Bea Cukai Banten Musnahkan 41,5 Juta Batang Rokok dan Barang Ilegal Lainnya

Ini kan dulu dianggap orang yang naik pesawat itu orang kaya. Nah, sekarang kan bukan orang kaya lagi, ini yang harus diselesaikan, pinta Antoni.

Di luar usulan itu, pemerintah dalam waktu dekat memang akan menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan hasil dari penyesuaian sejumlah komponen biaya. Salah satunya, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, fuel surcharge (FS) pesawat jet sebesar 2 persen, FS Propeller sebesar 20 persen.

Kemudian, pelayanan jasa penumpang pesawat udara sebesar 50 persen, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara sebesar 50 persen, penurunan harga avtur pada 37 bandara, juga layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.