Budi Arie: Ada Puluhan Ribu Desa Tak Punya Lembaga Ekonomi

Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan masih banyak desa belum memiliki lembaga ekonomi sendiri, baik koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, baru ada 27 ribuan desa yang sudah memiliki lembaga ekonomi.

Tadi sudah di rapat, sudah diuraikan. Ada desa yang punya koperasi, ternyata baru 27.000 desa yang punya BUMDES, dan sebagainya ada datanya, ungkap Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, ditulis Selasa (18/3/2025).

Padahal, data yang dikantongi pemerintah mencatat, Indonesia memiliki 84.276 desa, dengan 27.531 koperasi yang sudah beroperasi, termasuk 4.088 KUD, 16.080 Koperasi Simpan Pinjam, dan 64.766 Gapoktan. Selain itu, terdapat 967 Koperasi Gapoktan yang siap dikembangkan.

Ada 27.000 (yang memiliki lembaga ekonomi) yang sisanya belum memiliki koperasi, bahkan enggak punya BUMDes, enggak punya koperasi, enggak punya lembaga ekonomi desa, ungkapnya.

Koperasi Desa Merah Putih

Dia menyadari beberapa desa memiliki BUMDes, sementara yang lainnya sudah memiliki koperasi. Hal ini, akan dikaji kemudian dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

KopDes Merah Putih itu bisa ditransformasikan dari badan-badan yang sudah ada di desa. Namun, bisa juga dibentuk badan baru.

Kita kan sudah urai data-datanya semua, satu desa yang ada KopDes-nya, ada BUMDES-nya, nanti kita lihat. Karena kondisi desa di Indonesia ini kan unik ya, enggak bisa semua desa sama, tuturnya.

Pembentukan Dikebut 6 Bulan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Haaan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dikebut dalam 6 bulan. Sumber pendanaannya akan mengandalkan dana APBN dan APBD.

Menko Zulkifli telah memimpin langsung rapat koordinasi tentang pembentukan KopDes Merah Putih bersama sejumlah menteri terkait. Diputuskan pembentukannya diproses dalam waktu 6 bulan kedepan.

Hal tersebut sambil menunggu aturan pembentukan KopDes Merah Putih. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Eselon I masing-masing kementerian terkait dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara.

Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan, nanti setelah aturan sudah selesai, ini bisa rampung, kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).