BTN-PPATK Renovasi Rumah Rakyat Bantu Kejar Target 3 Juta Hunian Layak

Jakarta – Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Hunian yang layak merupakan fondasi kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat bagi masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program Bedah Rumah bertajuk Rumah Bersih, Keuangan Bersih.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

BACA JUGA:Cara Mengatasi Tikus di Rumah Kontrakan Tanpa Merusak Bangunan: Panduan Lengkap dan Efektif

BACA JUGA:Atasi Masalah Sampah, Sinar Mas Land Hadirkan Rumah Pemulihan Material

BACA JUGA:Menteri PKP dan Aguan Patungan Bangun Seribu Rumah Buat Korban Bencana Sumatera

BACA JUGA:7 Sayuran Buah Cepat Panen yang Cocok untuk Kebun Mini di Rumah, Hemat Lahan dan Mudah Dirawat

“Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon, Rabu (17/12/2025).

Dia menegaskan, rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat. Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

“Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.

Namun demikian, Nixon mengakui tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

“Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” katanya.