Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengungkapkan, jika anggaran BPOM minim pada 2026 dikhawatirkan produk ilegal semakin merajalela. Hal ini karena pengawasan melemah dan celah produk ilegal terbuka lebar.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan pemangkasan hingga 87 persen dari target pengawasan akan membuka peluang besar bagi produk obat, makanan, dan kosmetik ilegal beredar di pasaran tanpa kendali.
Salah satu kunci daripada tugasnya Badan POM itu ya sertifikasi, registrasi, dan sebagainya. Pasti mengalami penurunan. Menjadi tinggal 4.000 kemampuan kami. Berarti mengalami penurunan juga 87 persen, kata Taruna dalam RDP dengan Komisi IX DPR, ditulis Kamis (4/9/2025).
Dia menuturkan, dengan anggaran minim, intensitas pengawasan di lapangan akan menurun tajam. Jumlah sampel yang bisa diperiksa pun anjlok dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu.
Oleh karena itu, kami ingin tunjukkan risiko, dampak dari kalau struktur anggaran seperti ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran pertama tentu karena keterbatasan anggaran operasional, badan POM menurun target pengawasannya secara signifikan sebesar 87 persen. Dampaknya sangat besar, ujarnya.