BPK Temukan Masalah Pengelolaan Keuangan Negara Rp 49,28 Triliun

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai Rp 49,28 triliun. Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.

Dari total permasalahan itu, Rp 1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama proses pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, Rp 740,93 miliar berasal dari pemerintah daerah (pemda) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

BACA JUGA:Nyoman Adhi dan Khaidir Abdurrahman Jadi Anggota BPK 2026-2031

BACA JUGA:Top 3: Suahasil Nazara Lantik 17 Pejabat Kemenkeu

BACA JUGA:Nyoman Adhi dan Khaidir Ditetapkan sebagai Calon Anggota BPK 2026-2031

“Dari permasalahan tersebut, sebesar Rp1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama pemeriksaan berlangsung, termasuk Rp740,93 miliar pada pemda (pemerintah daerah) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam agenda penyerahan IHPS I Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dikutip dari Antara, Jumat (9/10/2026).

Fathan menjelaskan, penyelesaian temuan keuangan negara tidak cukup hanya melalui pengembalian dana. Sejumlah persoalan memiliki cakupan lebih luas karena melibatkan berbagai daerah, sektor, dan institusi.

Karena itu, sinergi antarlembaga dinilai penting agar penanganan temuan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan menyentuh akar persoalan.

Dalam IHPS I Tahun 2026, sejumlah temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan, pembayaran iuran layanan kesehatan, serta optimalisasi penerimaan daerah.