BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun selama semester I 2024

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin.

Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Dikutip dari Laporan IHPS I 2024, Jumat (3/1/2025), BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024. Angka tersebut berasal dari Pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun.

Rekomendasi tersebut di antaranya telah dikembalikan ke kas negara, daerah dan perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp 1,61 triliun.

Rinciannya:

• Kementerian Sosial sebesar Rp 578,63 miliar
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 136,29 miliar
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 22 miliar
• Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 21,34 miliar.

Selain itu, menyelamatkan keuangan negara juga berasal dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi atau kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Selain itu, Isma turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.