BPK: Penegakan Hukum dan Kebijakan Ekonomi Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, interaksi antara penegakan hukum dan kebijakan ekonomi menjadi sangat vital.

Interaksi antara penegakan hukum dan juga kebijakan ekonomi jadi sangat vital. Penegakan hukum yang kuat, transparan, dan adil akan memberikan kepastian dan iklim investasi yang kondusif, kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, dalam seminar Nasional Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia tahun 2025, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ahmad menilai penegakan hukum yang kuat, transparan, dan adil akan memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh dunia investasi. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang responsif dan inovatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sangat relevan dalam konteks isu global saat ini.

Menurutnya, BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang ada. Melalui pemeriksaan keuangan negara, BPK memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan ini, diharapkan seluruh program pemerintah dapat tetap berjalan di jalur yang benar dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Melalui pemeriksaan keuangan negara, sehingga dapat memberikan rekomendasi agar seluruh kegiatan pemerintah, seluruh program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan stay on the track, ujarnya.