BPJPH: Tak Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha Tak Sertifikasi Halal

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan jika kebijakan sertifikasi halal bukan bentuk pemaksaan. Ini diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersedia.

Halal bukan paksaan atau pembatasan. Bagi yang mau (melakukan sertifikasi) halal, langsung dapat. Sementara, bagi yang tidak mau (melakukan sertifikasi) halal, tidak ada sanksi, ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan melansir Antara, Rabu (14/10/2026).

BACA JUGA:Drajad Wibowo Akui Sertifikasi Halal Bisa Jadi Hambatan Dagang

BACA JUGA:Pemerintah Tebar 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMK

Haikal menjelaskan, kebijakan Wajib Halal merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

 Pemerintah juga memastikan pelaksanaan Wajib Halal dilakukan secara tertib dan terukur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan disiapkan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah bahkan menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM menjelang pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026. Pelaku UMKM dapat mengurus sertifikat halal tanpa dipungut biaya melalui program yang disediakan pemerintah.

Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apa pun, kata Haikal.

Pemerintah telah menyediakan kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 1,35 juta UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut dapat mengajukan permohonan melalui sistem SiHalal.