Bos OJK: Financial Health Jadi Benteng Baru Lawan Kejahatan Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan program financial health atau kesehatan keuangan tidak hanya berfokus pada literasi dan akses keuangan, tetapi juga berperan sebagai benteng baru untuk melindungi masyarakat dari kejahatan finansial.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut perlindungan dari aktivitas keuangan ilegal sebagai salah satu pilar utama dalam strategi nasional memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

BACA JUGA:Belajar dari Ratu Maxima, Bos OJK Ingin Terapkan Konsep Kesehatan Keuangan di Indonesia

BACA JUGA:Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

BACA JUGA:SLIK OJK Diusulkan Dihapus Buat Permudah MBR Akses Rumah Subsidi

Apa yang kita lakukan untuk melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya transaksi kejahatan yang dilakukan berbagai pihak tidak bertanggungjawab maupun bagaimana itu terjadi kita bisa melakukan pemulihan. Dari dana yang kemudian dimanipulasi dan dirugikan tadi, ini esensinya tadi,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut Mahendra, banyak masyarakat yang masih mudah terjebak penipuan finansial, manipulasi dana, hingga tawaran investasi bodong karena belum memiliki tingkat kepercayaan diri dan ketahanan keuangan yang memadai.

Bagaimana menghadapi berbagai tawaran dari kegiatan keuangan ilegal yang tidak memenuhi izin dan merugikan, itu bagian keempat bagaimana memiliki kehidupan keuangan yang penuh percaya diri,” ujarnya.

OJK menilai, pendekatan kesehatan keuangan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mulai dari mengenali risiko hingga mengetahui langkah pemulihan bila sudah menjadi korban.

Konsep Financial Health Jadi Benteng Baru

Mahendra menjelaskan langkah penguatan benteng perlindungan ini turut didukung oleh kerangka regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang P2SK, yang memuat berbagai ketentuan terkait pencegahan dan penanganan kejahatan finansial. 

Namun, OJK menilai implementasi di lapangan harus lebih terintegrasi dan menyatu dalam satu ekosistem besar yang berorientasi pada kesehatan keuangan masyarakat. Di sinilah konsep financial health diharapkan menjadi navigasi baru.

“Namun, dalam perkembangannya ada tiga pilar lain yang juga sebenarnya dalam Undang-undang P2SK ada tetapi tidak diintegrasikan secara terpadu seperti ini menjadi satu rumah menuju financial health,” ujarnya.