Bos OJK Curhat Sulit Implementasikan Kebijakan, Ada Masalah Apa?

Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya peran OJK dalam meluncurkan berbagai roadmap strategis untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan modal ventura, keuangan mikro, dan layanan Peer-to-Peer (P2P) lending.

Roadmap ini bertujuan menjadi landasan strategis dalam pengembangan industri jasa keuangan, terutama sektor mikro, guna mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Salah satu inisiatif terbaru adalah peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028, yang dilakukan pada Senin (25/11/2024). Program ini dilengkapi dengan berbagai regulasi pendukung, seperti aturan terkait perusahaan modal ventura dan P2P lending.

Landasan Hukum yang Kokoh

Mahendra menjelaskan bahwa OJK telah menyusun 12 peraturan yang mendukung roadmap ini. Dua di antaranya telah diundangkan, termasuk peraturan untuk perusahaan modal ventura dan bursa komoditas berjangka atau bullion.

Langkah ini bertujuan memastikan sektor keuangan mikro memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga pengaturan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Tantangan Terbesar

Namun, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

“The devil is in the details menjadi prinsip penting. Persoalan utama adalah implementasi dan pelaksanaannya. Landasan hukum memang sudah jelas, tetapi keberhasilan bergantung pada eksekusi yang solid, kata Mahendra Siregar dalam peluncuran roadmap di Jakarta.