Bos Danantara Masih Finalisasi Merger Anak Usaha Pertamina

Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengaku masih memfinalisasi merger anak usaha PT Pertamina (Persero). Dia menyebut prosesnya akan rampung dalam waktu dekat.

Rosan mengatakan, penggabungan tiga anak usaha Pertamina di bisnis hilir untuk meningkatkan efisiensi. Ketiganya yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping.

BACA JUGA:Danantara: Pertamina, Pelni dan ASDP Wajib Beli Kapal dari PT PAL

BACA JUGA:Guru Besar UI Soal Kasus Pertamina: Kerugian Negara jangan Direduksi Jadi Perusahaan

BACA JUGA:Rhenald Kasali Khawatir Anak Muda Takut Berbisnis dengan BUMN Buntut Kasus Korupsi Pertamina

BACA JUGA:Pertamina NRE Akuisisi 20% Saham CREC, Resmi Tercatat di Bursa Filipina

Ya, insya Allah itu merger penggabungan untuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi, ungkap Rosan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2025).

Kendati begitu, Rosan bilang saat ini prosesnya masih dalam tahap finalisasi. Dia menekankan prosesnya akan rampung dalam waktu dekat.

Nanti ya, segera difinalkan. Itu sedang kita finalisasi, saya kira segera ya dalam waktu dekat, ia menambahkan.

 Proses merger ini sebelumnya disebut akan selesai pada 1 Februari 2026. Tiga subholding Pertamina akan digabung dengan tujuan efisiensi bisnis hilir BUMN Minyak dan Gas Bumi (Migas) tersebut.

Pertamina Umumkan ke Karyawan

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bakal menggabungkan sejumlah anak usaha di sektor bisnis hilir. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atas proses tersebut.

BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) itu akan melakukan konsolidasi bisnis hilir di PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Agung bilang rencana itu sudah dikabarkan ke karyawan dari anak usaha.

Tadi pagi kita baru announce ke karyawan dulu, kata Agung, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.