Blak-blakan, Menkeu Purbaya Ungkap Praktik Jual Beli Jabatan di Daerah

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sejumlah daerah masih terjadi, termasuk jual-beli jabatan. Ia mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan berbagai kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat, serta proyek fiktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan. Menurut Purbaya, hal tersebut menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum tuntas.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Malam-malam Bertemu 12 Manajer Investasi, Ini Bocorannya

BACA JUGA:Optimistis Tekan Shortfall, Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Capai Target Pajak 2025

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Bakal Tambah Dana LPDP Ikuti Arahan Prabowo

“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, bersama Menteri Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Ia juga mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK, yang menilai risiko korupsi serta efektivitas pencegahan korupsi. Survei tersebut mencatat skor nasional sebesar 71,53 atau di bawah target 74. Hasil itu menunjukkan bahwa Indeks Integritas Nasional Indonesia masih berada di zona kuning atau kategori waspada.