BKN: Seluruh Instansi Terdampak Pemblokiran Layanan Mulai Benahi Tata Kelola ASN

Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa seluruh instansi di Indonesia yang sebelumnya dikenai sanksi pemblokiran layanan kepegawaian telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.

BKN mengapresiasi komitmen instansi pemerintah daerah dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta memperbaiki tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN serta prinsip sistem merit.

BACA JUGA:Kemenkop Tegaskan Belum Ada Keputusan Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

BACA JUGA:AHY Sebut Manajemen Talenta Jadi Kunci Siapkan ASN Berkualitas

BACA JUGA:Cara Login ASN Digital, Para ASN Harus Ketahui

Setiap instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BKN. Tujuannya agar instansi melakukan langkah korektif untuk memastikan keputusan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi sesuai NSPK Manajemen ASN dan prinsip sistem merit.

“Pemblokiran layanan merupakan instrumen pengawasan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan manajemen ASN, bukan semata-mata pembatasan layanan administrasi. Karena itu, setiap instansi diminta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan agar keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati, Senin (12/10/2026).

Salah satu daerah yang mendapat apresiasi, yakni Pemkab Kolaka Utara yang sebelumnya mengalami pemblokiran layanan kepegawaian akibat permasalahan dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Namun, Pemkab Kolaka Utara kemudian menyatakan kesediaannya melaksanakan rekomendasi BKN terkait pembatalan surat keputusan pemberhentian jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Komitmen itu disampaikan melalui surat Bupati Kolaka Utara Nomor 800.1.1/1301/2026 tanggal 8 Oktober 2026. Melalui keputusan itu, Bupati Kolaka Utara kemudian melakukan pengembalian pejabat terdampak ke jabatan semula atau jabatan setara.

BKN menilai langkah Pemkab Kolaka Utara tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepegawaian dapat diperbaiki ketika instansi bersedia melakukan koreksi dan memenuhi rekomendasi pengawasan.

BKN berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi instansi wilayah lain, seperti Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) agar segera menyelesaikan persoalan serupa demi menjaga kepastian karier ASN, dan kelancaran pelayanan kepegawaian di daerahnya.