BG: Kenaikan UMP 2025 Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Ekonomi

Jakarta Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta para pemerintah daerah di seluruh negeri untuk membuat kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan baik dan bijak.

Budi Gunawan mengingatkan, agar pimpinan daerah tidak terjebak pada kebijakan populis yang dapat menimbulkan risiko pada pertumbuhan ekonomi.

Agenda kita yang paling dekat dan membutuhkan perhatian kita semua adalah pelaksanaan pilkada serentak serta penetapan UMP provinsi dan UMP kabupaten kota, kata Budi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, dikutip Kamis (7/11/2024).

Budi Gunawan menjelaskan, UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Risiko ini juga termasuk penurunan sektor tenaga kerja baru hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan.

Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis. UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan, jelas dia.

Perintah ke Kepala Daerah

Dalam kesempatan itu, Budi juga menghimbau kepala daerah agar membuat perencanaan detail dalam penyelenggaran Pilkada. Langkah ini guna mengantisipasi risiko yang muncul.

Terkait dengan pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi betul-betul bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Untuk itu, kami mengusahakan kepada setiap kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detail dan sebaik-baiknya, ucapnya.

Gunakan kontigensi plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul, jangan sampai kita terdadak atau panik oleh perkembangan situasi di luar kendali kita, pungkasnya.