Jakarta – Pemerintah mengumumkan 8 program paket kebijakan ekonomi dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi tersebut dikhususkan untuk sisa 2025.
Pelaksanaannya nanti akan disebar untuk beberapa kementerian/lembaga. Semisal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk insentif padat karya, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial.
Memang Rp 16 triliun itu hanya sampai 2025, jadi bukan 2026. Itu sebagian program ada di kantor kementerian masing-masing, seperti PU, Perumahan, BPJS (Ketenagakerjaan), kemudian ada beberapa sektor lain yang sudah disediakan, jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Adapun program paket ekonomi 2025 itu terbagi atas 8 program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun ini. Di samping 4 program yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang berbayar untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru (fresh graduate).
Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) per orang Rp 3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.
Anggarannya Rp 198 miliar, imbuh Airlangga seperti dikutip dari Antara.