Berapa Kenaikan UMP 2026 yang Bakal Diumumkan? Ini Bocoran Versi Buruh

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada Selasa 16 Desember 2025, besok. Yassierli mengungkapkan, saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UMP sudah ada di meja Presiden Prabowo dan siap ditandatangani.

UMP RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) nya sudah di meja pak Presiden tinggal ditandatangani. InshaAllah, kata dia di Istana Negara.

BACA JUGA:Formula UMP 2026 Akhirnya Diteken Prabowo, Simak Isinya!

BACA JUGA:Soal Gaji Pekerja Indonesia, Bank Dunia Soroti Upah Murah Meski Ekonomi Tumbuh Positif

BACA JUGA:UMP 2026 Diumumkan Besok Selasa 16 Desember 2025

BACA JUGA:Tak Kunjung Diumumkan, UMP 2026 Ternyata Sudah Dibahas Sejak Lama

Ya, tadi sudah di meja beliau, tunggu, kalau bisa hari ini [ditandatangani] kalau engga besok ditandatangani, sesudah itu nanti saya umumkan inshaAllah, lanjut dia.

Lantas berapa kenaikan UMP 2026 yang akan ditetapkan pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, kenaikan UMP 2026 yang ditetapkan akan berkisar antara 4%-6%. 

Kalau naiknya sekitar 4%-6%, kata Said kepada Selasa (16/12/2025).

UMP 2026 Sudah Dibahas Sejak Lama

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upah minum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain (tetap) berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah kata Wamenaker Afriansyah Noor dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nah ini yang lagi dipertimbangkan, kata Wamenaker Afriansyah Noor.