Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi Kini Wajib Clearance, Cegah Pemborosan

Jakarta – Pemerintah memperketat tata kelola belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar setiap anggaran digital benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik, bukan sekadar menambah aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri.

Kebijakan ini ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045 yang menjadi arah jangka panjang transformasi digital pemerintahan.

BACA JUGA:Amazon Bekali 400 Siswi Keterampilan AI, Menkomdigi: Perempuan Harus Jadi Bagian Talenta Digital Masa Depan

BACA JUGA:Kebijakan Menkomdigi soal Berantas Judol Dinilai Berhasil Tekan Angka Pengguna hingga 57%

BACA JUGA:Menkomdigi Tinjau BTS di Aceh Tamiang, Jaringan Telekomunikasi Hampir Pulih

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan seluruh belanja aplikasi dan infrastruktur digital kementerian serta lembaga kini wajib melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance). Tujuannya agar setiap pengembangan sistem selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden, tegas Meutya Hafid dalam peluncuran RIPDN 2025–2045, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (27/02/2026).

Ia juga menyoroti banyaknya aplikasi pemerintah yang selama ini berjalan terpisah tanpa keterhubungan satu sama lain, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan inefisiensi layanan.