Belanja Masyarakat Ditargetkan Sentuh Rp 116 Triliun pada 2026

Jakarta Pemerintah menargetkan belanja masyarakat pada Januari 2026 diproyeksikan mencapai Rp 116 triliun. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan berbagai diskon yang sudah diumumkan, yaitu diskon kereta api hingga 30 persen, angkutan laut 20 persen, diskon tiket pesawat 13–14 persen, serta diskon tarif tol 10–20 persen dinilai mampu mendorong belanja masyarakat.

Stimulus ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat pada Januari yang diproyeksikan mencapai Rp 116 triliun,” kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menko Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo juga memberikan arahan percepatan realisasi belanja Kementerian/Lembaga serta penyiapan sejumlah langkah stimulatif untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menjaga momentum kegiatan ekonomi menjelang akhir tahun.

Beragam kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan belanja Pemerintah berjalan optimal sekaligus memberikan dorongan tambahan bagi aktivitas konsumsi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga menyampaikan perkembangan investasi strategis dari Republik Rakyat China senilai Rp 36,4 triliun yang terdiri dari 16 proyek industri prioritas.

Seluruh investasi tersebut akan masuk melalui Kawasan Industri Batang dan mencakup sektor baja, pengolahan hasil laut, perdagangan nickel iron, riset dan pengembangan tekstil, energi berbasis batu bara, bahan baku tekstil, industri teh dan melati, hingga direct sourcing produk pertanian seperti kelapa dan durian.

Perkuat Inklusi Keuangan

Airlangga menuturkan, Pemerintah terus memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional serta menyiapkan langkah percepatan belanja negara menjelang akhir tahun sebagai strategi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, kita menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, seluruhnya didorong untuk memiliki rekening sebagai landasan penting peningkatan inklusi keuangan dan efektivitas penyaluran bantuan Pemerintah,” ujar Menko Airlangga.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dari penguatan sistem keuangan nasional, termasuk peningkatan pemahaman publik terhadap layanan keuangan formal.