BEI: 267 Emiten Mesti Penuhi Free Float 15%, Pasar Harus Serap Rp 187 Triliun

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 267 perusahaan tercatat atau emiten yang sudah memenuhi free float atau saham beredar di publik 7,5% tetapi masih kurang dari 15%. Seiring hal itu dibutuhkan dana hingga Rp 187 triliun yang diserap pasar untuk memenuhi free float 15%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menuturkan, berdasarkan pemantauan bursa terhadap laporan bulanan kegiatan registrasi kepemilikan saham per 31 Desember 2025 yang disampaikan oleh perusahaan tercatat, terdapat 267 emiten yang kini sudah memenuhi free float 7,5%. Akan tetapi, free float itu masih kurang dari 15%.

BACA JUGA:BEI: 894 Emiten Penuhi Ketentuan Free Float 7,5%

BACA JUGA:BEI Cabut Suspensi Lima Saham Usai Bayar Annual Listing Fee 2026

BACA JUGA:Direksi EXCL Tambah Kepemilikan 342.200 Saham, Segini Nilainya

“Potensi tambahan market cap dari ke-267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp 187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan regulasi terkait peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) dapat resmi diterbitkan paling lambat Maret 2026. Target waktu tersebut menjadi penanda keseriusan otoritas dalam mempercepat agenda reformasi struktur pasar modal.

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan proses penyusunan aturan kini memasuki tahap penting, seiring rencana publikasi draf perubahan peraturan pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia menjelaskan, setelah tahapan konsultasi publik selesai, OJK akan menunggu pengajuan resmi perubahan peraturan dari BEI untuk kemudian dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan sebelum aturan diberlakukan.

Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengingatkan target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026 ini tapi mohon doa dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan mungkin itu dari kami,” ujar Hasan kepada wartawan di Gedung BEI, Rabu, 4 Februari 2026.

Hasan menegaskan, OJK berkomitmen mempercepat proses pembahasan dan persetujuan regulasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Setiap tahapan akan mempertimbangkan kesiapan pasar serta dampaknya terhadap stabilitas perdagangan dan kapasitas penyerapan investor.

Regulasi yang tengah disiapkan tersebut nantinya juga akan mengatur tahapan implementasi agar transisi kebijakan berjalan terukur. OJK memastikan pengawasan akan dilakukan secara ketat selama proses pemberlakuan guna menjaga kondisi pasar tetap kondusif.