Begini Proyek Ekonomi Indonesia di 2025

Jakarta Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025. 

Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan.

Sejumlah indikator sektor riil, diantaranya PMI Manufaktur juga tetap ekspansif di level 51,2, dengan permintaan domestik yang kuat, serta optimisme konsumen yang stabil tercermin dari IKK yang terus optimis dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh positif.

”Ekonomi Indonesia pada tahun 2025, mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan sekitar 5,2%. Dan tahun lalu ini kita membuat beberapa program menjelang Natal seperti Nasional Hari Belanja Online atau Harbolnas, Belanja di Indonesia Aja (BINA), program diskon, dan program stabilisasi harga pangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/01). 

Berbagai program akhir tahun yang digalakkan Pemerintah tersebut mampu mencapai target yang impresif mulai dari transaksi Harbolnas mencapai Rp31,2 triliun atau meningkat sebesar 21,4% dari tahun 2023, transaksi BINA mencapai Rp25,4 triliun atau meningkat 15,5% dari tahun 2023, serta tansaksi EPIC Sale mencapai Rp14,9 triliun atau meningkat 14,9% dari tahun 2023. 

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu.

Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya