Bea Cukai Menilai Larangan Bahan Tambahan Rokok Perlu Dikaji, Ini Alasannya

Jakarta – Pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif rencana larangan bahan tambahan dan varian rasa pada produk tembakau karena kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi peredaran rokok ilegal serta penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menilai, pembahasan kebijakan tersebut perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, petani, penerimaan negara, dan pengawasan rokok ilegal agar penerapannya tidak menimbulkan persoalan baru.

BACA JUGA:Daftar Larangan Masa Taaruf Murid Madrasah 2026, Ada Sanksi bagi yang Mengabaikan Ketentuannya

BACA JUGA:Larangan Dandan di Kereta yang Menuai Pro Kontra

“Pada prinsipnya, Bea Cukai mendukung proses penyusunan kebijakan di bidang hasil tembakau melalui pembahasan yang komprehensif dan berimbang,” kata Netty di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Netty mengatakan, Bea Cukai memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangannya, terutama terkait administrasi cukai, penerimaan negara, serta pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Netty menambahkan, pelibatan publik dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bea Cukai juga mendukung partisipasi publik dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait agar berbagai pandangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” ucap Netty.

Potensi perpindahan konsumen ke rokok ilegal juga menjadi perhatian karena riset Litbang Kompas menunjukkan 90% responden menyatakan terdapat kemungkinan konsumen beralih ke rokok ilegal jika rokok dengan varian rasa dilarang.