Bea Cukai Ingin Optimalkan Pusat Logistik Berikat, Ini Alasannya

Jakarta – Pemerintah mendorong optimalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mempercepat arus barang dari pelabuhan dan menekan dwelling time serta biaya logistik nasional.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengatakan, PLB dapat menjadi penyangga pelabuhan dengan memindahkan barang impor lebih cepat ke lokasi penampungan sebelum menjalani proses berikutnya.

BACA JUGA:Tekan Biaya Logistik, Bea Cukai Jakarta Optimalkan Pusat Logistik

BACA JUGA:Suap Bea Cukai, Moge sampai Uang Asing Rp 2,8 Miliar Disita

Keberadaan PLB ini sebagai bagian mereduksi dwelling time, mereduksi apa yang disebut dengan logistic cost,” kata Hendri di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Hendri mengatakan, pemanfaatan PLB dapat mengurangi tingkat keterisian pelabuhan karena barang dapat segera keluar dari kawasan pelabuhan.

Yang kita bisa urai itu adalah occupancy rate yang ada di pelabuhan karena mereka akan bisa keluar lebih cepat dan ada penampung, ujarnya.

Hendri menegaskan, optimalisasi PLB tidak menyelesaikan kemacetan lalu lintas di sekitar pelabuhan karena persoalan tersebut berada di luar kewenangan Bea Cukai.

“Kemacetan di lalu lintasnya itu di luar domain Bea Cukai,” katanya.

Bea Cukai juga memastikan fasilitas kepabeanan memberikan manfaat bagi dunia usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami memastikan fasilitas yang diberikan Bea Cukai itu benar-benar bermanfaat, mampu mendukung pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, serta meningkatkan kegiatan usaha,” ujar Hendri.

PT Sarana Gemilang telah memanfaatkan fasilitas PLB sejak 2017 dan hingga 2026 tidak menghadapi persoalan besar dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan tersebut.

Bea Cukai Jakarta tetap membuka asistensi bagi perusahaan penerima fasilitas PLB untuk menangani kendala yang muncul dalam kegiatan usaha.

Pelaku usaha dalam dialog dengan Bea Cukai Jakarta menyampaikan kendala pengajuan kuota impor besi, baja, dan suku cadang yang membutuhkan waktu relatif lama.

Pelaku usaha juga menghadapi proses panjang dalam pengurusan dokumen larangan dan pembatasan (lartas), termasuk persetujuan atau pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian dan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.