Bantu Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Logistik Perlu Optimalisasi

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan lembaga riset Tenggara Strategics mengadakan konferensi pers daring untuk meluncurkan laporan penelitian terbaru bertajuk “Optimalisasi Penurunan Biaya Logistik Darat.”

Perlunya langkah konkret dalam menurunkan biaya logistik nasional guna mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung penurunan biaya logistik. Pada tahun 2023, total belanja perpajakan untuk sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp 26 triliun”. Ujar Analis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Widodo Ramadyanto dikutip pada Senin (25/11/2024).

Biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai 23,08 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (13 persen) dan Singapura (8 persen). Kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi darat, yang mencakup 50 persen dari total biaya logistik domestik. Kondisi ini, menurut penelitian, memerlukan kebijakan yang terfokus pada efisiensi biaya transportasi darat untuk mengurangi beban ekonomi secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri  menambahkan bahwa sektor logistik merupakan elemen vital dalam mendukung ekonomi nasional.

“Sektor jasa transportasi dan logistik merupakan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif fiskal yang telah diberikan memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor ini untuk semakin efisien,” jelasnya.

Selain itu, dia juga memperingatkan bahwa penghentian insentif fiskal ini tentunya akan meningkatkan beban biaya transportasi, serta pada suatu saat dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi.

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini meliputi penguatan kebijakan fiskal, optimalisasi implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), serta peningkatan digitalisasi dengan teknologi pelacakan real-time.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan berdaya saing untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.