Bansos Tiba-Tiba Dicabut? Ini Penjelasannya

Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang diketahui mampu saat mengecek langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah itu tepat sasaran.

Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” kata Kepala BPS Amalia saat jumpa pers setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin lalu, seperti dikutip dari Antara.

Amalia melanjutkan data-data KPM itu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan, saat ini dialihkan kepada kelompok yang tidak berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan demikian, Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbarui dan dicek validitasnya secara berkala. 

“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Kepala BPS Amalia.