Bank BUMN Bakal Dibawah Danantara, OJK Beri Pesan Khusus

Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh pemerintah.

Dikutip dari keterangan resmi OJK, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan investasi dalam negeri serta memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

BPI Danantara: Meningkatkan Pengelolaan Aset dan Investasi Strategis

Pembentukan BPI Danantara didasarkan pada pengesahan Perubahan Ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh DPR pada 4 Februari 2025.

Lembaga ini bertugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengoptimalkan investasi strategis, termasuk sektor hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, industri substitusi impor, serta digitalisasi.

Model sovereign wealth fund seperti BPI Danantara telah diterapkan di berbagai negara, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA).

Lembaga-lembaga ini berhasil mengelola dana investasi dalam skala besar, terutama di sektor teknologi inovatif, energi terbarukan, serta rantai pasokan barang dan jasa.

Integrasi BUMN dan Pengawasan OJK

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN utama, termasuk sektor perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Ketiga bank tersebut tetap tunduk pada regulasi perbankan, termasuk UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagai lembaga pengawas industri perbankan, OJK memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan bank BUMN tetap mematuhi prinsip governance, prudential banking, serta manajemen risiko yang memadai guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ketiga bank tersebut merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya sebagian dimiliki oleh investor swasta, sehingga mereka wajib menjaga kinerja dan transparansi agar tetap menarik bagi investor.