Bank Blokir Rekening, YLKI Ingatkan Prinsip Praduga Tak Bersalah

Jakarta – Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo menegaskan bahwa perbankan wajib mematuhi perintah hukum yang sah dalam melakukan pemblokiran rekening atau penundaan transaksi. Namun di saat yang sama, bank tetap tidak boleh mengabaikan hak-hak nasabah.

BACA JUGA:YLKI: Permintaan Maaf Saja Tak Cukup untuk Nakes yang Cibir Pasien BPJS

BACA JUGA:YLKI Minta Pemerintah Bentuk Aturan Soal Kuota Internet Hangus

Rio menjelaskan, pemblokiran rekening maupun penundaan transaksi pada dasarnya hanyalah tindakan pengamanan sementara. Langkah tersebut sama sekali tidak otomatis membuktikan bahwa pemilik rekening telah melakukan tindak pidana.

Penundaan transaksi atau pemblokiran sementara sebagai langkah pengamanan tidak serta-merta membuktikan bahwa pemilik rekening bersalah. Prinsip praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan,” ujar Rio di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ia menambahkan, setiap tindakan yang diambil bank terhadap rekening nasabah harus memiliki dasar kewenangan, mekanisme yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bank wajib patuh terhadap perintah hukum yang sah, tetapi proses dan dasar perintah tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rio.

Menurutnya, penegakan hukum dan perlindungan konsumen sebenarnya dapat berjalan bersisian. Perbankan tetap bisa memenuhi kewajiban hukumnya tanpa harus menghakimi nasabah sebelum ada pembuktian hukum yang inkrah.