Bandara Disiapkan jadi Tulang Punggung Penanganan Bencana

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan bandar udara (Bandara) menjadi tulang punggung penanganan bencana. Mengingat banyak wilayah Indonesia masuk kategori rawan bencana.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo, mengatakan Indonesia berada di kawasan ring of fire dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Atas dasar itu, transportasi udara memegang peran vital sebagai jalur kehidupan saat akses darat dan laut terganggu.

BACA JUGA:Kemenhub Cek Kesiapan LRT Jabodebek Jelang Lebaran 2026

BACA JUGA:Manfaatkan Teknologi 3D dan ETLE Drone, Pemerintah Serius Wujudkan Zero ODOL

BACA JUGA:Jawa Tengah – Yogyakarta Jadi Favorit Tujuan Mudik Lebaran, Kemenhub Cek Kesiapan Jalan Tol

BACA JUGA:Kemenhub Mulai Uji Coba Sanksi Truk ODOL Pekan Depan

Transportasi udara menjadi tulang punggung dalam evakuasi korban, distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana,” ungkap Achmad dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Dengan begitu, Kemenhub dan pengelola bandara ingin menjadikan bandara tidak hanya sebagai simpul transportasi, tetapi juga pusat respons bencana dan logistik kemanusiaan. Sejumlah bandara di wilayah Sumatera, telah disiapkan agar tetap mampu beroperasi dalam kondisi darurat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Rapat Koordinasi Wilayah Kerja (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah VI Padang Tahun 2026 disepakati sejumlah poin. 

Kami berharap semua pemangku kepentingan yang hadir dalam Rakorwil ini dapat menjalankan hasil rekomendasi dalam memperkuat ketangguhan sistem transportasi udara di kawasan rawan bencana,” ujarnya.

7 Poin Penguatan Bandara 

Berikut 7 poin yang disepakati pada penguatan bandara sebagai tulang punggung penanganan bencana:

Pertama, penguatan koordinasi, kompetensi SDM, serta protokol terpadu lintas instansi (BNPB/BPBD, TNI, POLRI, BASARNAS, BMKG, AirNav) untuk menjamin kesiapan transportasi udara yang cepat, aman, dan terkoordinasi saat darurat bencana.

Kedua, peningkatan kapasitas teknis personel otoritas bandar udara di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, termasuk pengawasan penerbangan sipil asing pada kondisi darurat dan bencana.

Ketiga, integrasi tata kelola dan SOP operasi udara lintas instansi serta pelaksanaan latihan kesiapsiagaan secara berkala guna memastikan respon bencana yang konsisten dan efektif.

Keempat, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan, antara lain PPI Curug dan Poltekbang Palembang, dalam penyelenggaraan pelatihan dan simulasi terpadu penanggulangan bencana.