Bahlil Sebut Pergantian Dirut PLN Hak Danantara Atas Arahan Presiden

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pergantian direktur utama PT PLN (Persero) merupakan aksi korporasi yang menjadi kewenangan Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan, pergantian pimpinan BUMN merupakan hal yang biasa dalam pengelolaan perusahaan dan berada dalam kewenangan Danantara, dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Selain Rusia, 4 Negara Tawarkan Teknologi Nuklir ke Indonesia

BACA JUGA:Bahlil: Mungkin Tuhan Jadikan Saya Menteri ESDM agar Bisa Menerangi Desa

BACA JUGA:Bahlil Targetkan Hilirisasi Tembus Rp 11.067 Triliun di 2040

“Ini pergantian direksi aksi korporasi biasa. Pergantian dirut BUMN itu hak daripada Danantara dan sudah tentu ada arahan dari Bapak Presiden. Cuma biasa saja kok,” kata Bahlil usai meresmikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan reshuffle kabinet di bawah koordinasi sektor energi, Bahlil menyatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

“Reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi, kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisaris Independen PT PLN (Persero) Andi Arief mengonfirmasi pergantian Direktur Utama PLN dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar. Keputusan tersebut telah resmi setelah proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selesai.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” kata Andi Arief kepada Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, Suroso Isnandar untuk sementara masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN hingga ada pengganti untuk posisi tersebut.