Bahlil Ingin Tambah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Ini Alasannya

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di kementeriannya. Tujuannya, untuk melawan pengeboran dan penambangan ilegal.

Dia menuturkan, ini jadi salah satu upaya untuk melakukan penegakan hukum di sektor ESDM. Tambahan unit eselon 1 tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait organisasi Kementerian ESDM.

Menyangkut dengan penegakan hukum, saya ingin melaporkan kepada bapak ibu semua bahwa kementerian kita, kementerian kami di ESDM berdasarkan perpres, ada menambah satu struktur baru yang namanya Dirjen Gakum, kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dia menuturkan, susunan organisasi Ditjen Gakkum itu masih disusun. Namun, tugas utamanya adalah menertibkan illegal drilling dan illegal mining.

Dirjen Gakum ini kita akan mengoptimalkan dalam waktu dekat, strukturnya lagi kami buatkan, tujuannya adalah untuk menyelesaikan illegal mining dan illegal drilling, ujarnya.

Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day, Bahlil menambahkan.

Guna mendukung rencana penegakan tersebut, Bahlil meminta dukungan para anggota DPR RI. Menurut dia, banyak Ditjen Gakkum di sektor ESDM ini banyak godaan untuk melanggar.

Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini dirjen gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau kita mau commit, kita buat barang ini bagus, ayo, bebernya.