Badan Gizi Nasional Tutup 1.288 Dapur MBG, Ini Alasannya

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup 1.288 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya baru menutup permanen 455 dapur karena tidak memenuhi persyaratan SLHS. BGN sebelumnya telah menutup 833 dapur dengan alasan yang sama.

BACA JUGA:Badan Gizi Nasional Pecat 249 Pengelola SPPG, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Badan Gizi Nasional Tegaskan Guru Bukan Satu-satunya Pihak Mencicipi Menu MBG

BACA JUGA:Kabar Terbaru Penyidikan Kasus Korupsi MBG

455 itu yang baru yang tidak memenuhi syarat SLHS. Sebelumnya saya sudah tutup 833,” kata Sudaryono dalam rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Rabu (26/8/2026).

Sudaryono menjelaskan jumlah dapur yang ditutup mencapai 455 setelah sebagian dapur yang sebelumnya masuk daftar penutupan berhasil memenuhi persyaratan SLHS. Ia menyebut angka tersebut lebih rendah dari angka 504 yang sebelumnya disampaikan kepada media.

“Yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu,” kata Sudaryono.

Pemerintah akan mempertahankan penutupan permanen terhadap dapur yang tidak memenuhi standar SLHS untuk menjaga keamanan makanan dalam Program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga menemukan 3.060 dapur yang belum mengajukan SLHS. Pemerintah akan memberikan waktu kepada dapur tersebut untuk mengajukan sertifikat dan menertibkan dapur yang tidak memenuhi ketentuan.

“Ada 3.060 yang tidak mengajukan. Kalau mengajukan tidak SLHS, kita ragu-ragu, harus dicek ini nanti masaknya bagaimana,” ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, pemerintah memprioritaskan keselamatan anak dalam penataan tata kelola MBG. Pemerintah memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Zulkifli juga menyebut terdapat 27.022 SPPG yang menjadi basis pendataan pemerintah. Pemerintah menemukan ratusan dapur yang belum terdata dengan baik sehingga proses penertiban masih berlangsung.