Backlog Perumahan, 6 Juta Keluarga Terjebak di Hunian Tak Layak

Jakarta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, menyoroti masalah data backlog perumahan yang selama ini dianggap belum komprehensif.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mencatat backlog perumahan dalam dua kategori, yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah dan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Namun, dalam kajian lebih lanjut, Kementerian PKP menemukan adanya lapisan backlog ketiga. Kategori ini mencakup keluarga yang hidup di rumah tidak layak, tetapi rumah tersebut juga bukan milik mereka. Kondisi ini membuat beban perumahan semakin kompleks.

Tapi begitu kami gali lagi ternyata itu ada backlog ketiga, yaitu backlog orang yang pada saat yang sama dia tinggal di rumah yang tidak layak tapi rumah itu pun bukan rumah dia. Dan itu ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak dan rumah itu bukan punya dia, kata Fahri Hamzah dalam acara Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, Bappenas RI, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, adanya temuan baru ini, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Hal itu untuk memastikan seluruh lapisan backlog dapat teridentifikasi secara tepat.

Sehingga dengan Inpres DTSEN sebenarnya mengharuskan kita agak detail mencari by name, by address. Orang ini ada dimana tempatnya dan bagaimana statusnya. Nah, sekali lagi ini adalah memerlukan integrasi data diantara semua kementerian dan lembaga yang ada, ujar Fahri Hamzah.