Aturan Baru Outsourcing BUMN: Wajib Lewat Anak Perusahaan

Jakarta – DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang ditegaskan dalam aturan baru ini adalah penguatan perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing), khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pengesahan ini diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

BACA JUGA:BUMN Jadi Sasaran Hoaks, dari Pertamina hingga Bank BRI

BACA JUGA:BUMN Asuransi Digabung Jadi 3 Entitas, Selesai Akhir 2026

BACA JUGA:Danantara Bakal Kelola 200 Entitas Tahun Ini, Merger BUMN Karya Dikebut

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menjelaskan bahwa aturan anyar ini mewajibkan penyelenggaraan kegiatan alih daya di BUMN dijalankan langsung oleh anak perusahaan. Langkah ini diambil demi menjamin hak-hak buruh alih daya agar lebih berkeadilan.

Dan terakhir (ke-13), penguatan perlindungan pekerja/buruh alih daya pada BUMN yaitu dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan, kata Yassierli dikutip Antara, Selasa (6/10/2026).

Sektor outsourcing BUMN ini menjadi bagian dari 13 ketentuan baru yang dihadirkan pemerintah dan DPR untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.

RUU Ketenagakerjaan mengatur (13 ketentuan) hal baru, lanjut Menaker.