Atasi Sampah Kemasan, KLH Bentuk Dewan Pengawas Tanggung Jawab Produsen

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan masih sedikit perusahaan atau produsen yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah. 

Data Kementerian Lingkungan Hidup2024, tercatat baru 26 produsen yang menggunakan kemasan sekali pakai yang memiliki peta jalan pengurangan sampah. 21 perusahaan di antaranya yang melaporkan implementasi program tersebut. 

Angka ini terbilang sangat kecil dibanding ribuan produsen yang produknya mendominasi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun di lingkungan.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLHK, Hanifah Dwi Nirwana menyebut produsen di Indonesia yang benar-benar menunaikan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) masih sedikit. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. 

Dalam aturan itu disebutkan produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Produsen yang bertanggung jawab bukan hanya menjual produk, tetapi juga mengambil peran dalam menyelamatkan bumi. Extended Producer Responsibility bukan sekadar kebijakan, tapi komitmen moral untuk melindungi lingkungan, tegas Hanifah, Rabu (15/10/2025).

Ia menerangkan proporsi plastik kini meningkat hingga hampir 20% dari total sampah nasional, atau setara lebih dari 33 juta ton. Setiap tahun, sekitar 1,29 juta ton plastik diperkirakan berakhir di laut.

Ironisnya, tingkat daur ulang kita baru mencapai 5%, tingkat penggunaan ulang hanya 4%, dan input material sirkular baru sekitar 9 persen, ungkap dia.